Kabar Terkini Bangka Belitung

Informasi terbaru seputar pemerintahan, pembangunan, dan layanan publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015
4 Mar 2026

Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Esensi dari SAKIP bagi Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus SAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategik yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara selaras dan berkelanjutan setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama. Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Gubernur. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah oleh setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAPKIN Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 mencakup hal-hal berikut ini: Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAPKIN 2015 sebagai sarana pertanggungjawaban Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2015. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2015. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAPKIN 2015 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015
4 Mar 2026

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Tahun 2015. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2015 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) Tahun 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut: Bab I – Gambaran Umum Dalam bab ini diuraikan secara ringkas profil, struktur, fungsi dan tugas organisasi, keadaan pegawai, sarana dan prasarana, keuangan, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja serta sistematika laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2015. Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Bab ini menguraikan: Perencanaan strategis Organisasi mengenai: Visi dan misi, tujuan dan sasaran,  strategi serta Rencana Kinerja Tahun 2015 dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Kinerja: Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Rencana Anggaran: Target belanja, alokasi anggaran per sasaran strategis serta instrument pendukung  Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bab III – Akuntabilitas Kinerja Bab ini menguraikan mengenai capaian kinerja tahun 2015, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta realisasi anggaran tahun 2015. Bab IV – Penutup Dalam bab ini diuraikan secara singkat simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Rencana Kinerja Tahun 2015 Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4 Mar 2026

Rencana Kinerja Tahun 2015 Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Guna merealisasikan pencapaian visi, misi dan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2012-2017, Inspektorat menentukan beberapa program dan kegiatan pada Rencana Kinerja Tahun 2015 berdasarkan skala prioritas, yaitu: Rencana Kinerja Tahun 2015 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 1 Terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan bersih serta berwibawa a)  Indeks Reformasi Birokrasi 45,00 b) Prosentase jumlah LAKIP SKPD yang dievaluasi memperoleh nilai kategori (B) % 45,00 c) Prosentase jumlah pengembalian uang yang telah disetor ke Kas Negara/Daerah atas temuan hasil Audit BPK-RI dan pengawasan APIP pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung % 96,00 d) Prosentase jumlah rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selesai ditindaklanjuti % 94,00 e) Prosentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat % 100,00 2 Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparatur pengawas sesuai tugas pokok dan fungsinya Jumlah peningkatan sertifikasi penjenjangan JFA/P2PUD/Pengadaan Barang dan Jasa: a)   Sertifikasi Penjenjangan JFA/P2UPD orang 7 b)    Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa orang 6

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
4 Mar 2026

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. A.  PERAN APARATUR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH         Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, terdiri atas Badan Pengawasn Keungan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/Unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, inspektorat/unit pengawasan intern pada kesekretariatan lembaga tinggi negara dan lembaga negara, inspektorat provinsi/kabupaten/kota, dan unit pengawasan intern pada badan hukum pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.         Bagi manajemen, APIP adalah kebutuhan. Semakin kompleksnya tugas dan fungsi yang diemban oleh instansi pemerintah, sulit bagi pimpinan umit (manajemen) untuk melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap seluruh aktivitas organisasi, sehingga diperlukan unit pengawasan intern yang diperankan oleh APIP. Peran dan kontribusi APIP terhadap manajemen tersurat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008, di mana unsur-unsur SPIP meliputi: 1.  Lingkungan Pengendalian Agar tujuan organisasi tercapai, para pimpinan instansi harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam organisasi yang menetapkan perilaku positip dan dukungan terhadap pengendalian manajemen dan kesadaran para pimpinan instansi. Lingkungan pengendalian menentukan mutu pengendalian intern, karena merupakan cerminan sikap semua pihak yang terkait dengan organisasi terhadap pentingnya pengendalian 2.  Penilaian Risiko Untuk memberikan jaminan memadai akan tercapainya tujuan organisasi, para pimpinan instansi harus melaksanakan penilaian resiko manajemen. Penilaian resiko ini merupakan upaya untuk meminimalkan kekeliruan dan ketidakberesan dalam pelaksanaan kegiatan dan fungsi organisasi. Ketika para pimpinan instansi dapat menilai resiko-resiko yang dihadapi, maka perancangan dan implementasi prosedur pengendalian dan pengelolaan risiko dapat dilaksanakan dengan baik. 3.  Kegiatan Pengendalian Aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang memberi arah pada para pimpinan dan membantu mereka meyakini bahwa tindakan-tindakan yang perlu telah dilakukan untuk mengantisipasi risiko. 4.  Informasi dan Komunikasi Pengelolaan instansi akan lebih baik, jika pihak-pihak yang terkait dengan organisasi dapat berkomunikasi dan saling berbagi informasi melalui sistem komunikasi dan informasi akuntansi yang memadai. Para pimpinan instansi dan pihak-pihak ekstern juga dapat memperoleh informasi yang relevan dan handal bagi kebutuhan pengambilan keputusan, sehingga instansi dapat dikelola dengan baik. 5.  Pemantauan Pengendalian Intern Sistem pengendalian intern memiliki sifat dinamis, karena itu efektivitas dan efisiensinya harus dipantau. APIP bertanggung jawab atas pelaksanaan pemantauan ini.        Untuk mewujudkan lingkungan pengendalian yang positip dan kondusif, salah satu caranya adalah dengan mewujudkan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif. Dalam PP 60 Tahun 2008 pasal 11 disebutkan bahwa peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya adalah : Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.        Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas tersebut dilakukan : Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara. Pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pengawasan intern di atas dilaksanakan oleh aparatur pengawasan intern pemerintah dengan cara : Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secra independen, objektif, dan professional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efetivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.       a.  Audit keuangan, terdiri dari : Audit keuangan merupakan audit atas laporan keuangan untuk memberikan opini secara independen. Dalam penugasannya auditor wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan /atau Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Audit terhadap aspek keuangan tertentu (audit atas laporan keuangan bukan untuk memberikan opini), adalah audit atas aspek tertentu pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atas dana yang dibiayai oleh APBN/APBD dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Contohnya antara lain: Audit atas bagian dari laporan keuangan/informasi keuangan; Audit atas laporan pendapatan dan biaya; Audit atas laporan penerimaan dan pengeluaran kas; Audit atas laporan aktiva tetap, permintaan anggaran; Audit pengelolaan keuangan dana dekonsentrasi; Audit keuangan lainnya.       b. Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek  ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, serta ketaatan pada peraturan. Contoh : Audit dengan sasaran ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, serta ketaatan pada peraturan; Post audit dengan sasaran ekonomis, efisensi, dan efektivitas, serta ketaatan pada peraturan; Audit kinerja atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran; Audit kinerja atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana; Audit kinerja atas pengelolaan asset dan kewajiban; Audit operasional; Audit akuntabilitas.       c.  Audit dengan tujuan tertentu merupakan audit selain audit keuangan dan selain audit terhadap aspek keuangan tertentu, contohnya antara lain: Audit ketaatan (compliance audit); Audit investagatif; Audit atas tindak kecurangan/fraud audit; Audit atas kegiatan melawan hukum/illegal act audit; Mengumpulkan data dan/atau informasi intelijen; Fraud audit/illegal act audit/audit atas tindak kecurangan/KKN/audit forensik audit investigatif (sebagai kelanjutan sebelumnya); Memproses penyelesaian TP/TGR; Melakukan audit atas berbagai indikasi pemborosan; Audit khusus terhadap adanya pengaduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan pemeriksaan terhadap kasus kehilangan asset; Membantu aparat penegak hukum (APH) dengan memberikan keterangan ahli/pendampingan pemberian keterangan ahli dalam peradilan kasus hasil pengawasan; Membantu APH melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara (audit PPKN); Pemeriksaan dan pengecekan atas pengaduan kasus dugaan penyimpangan; Audit atas pengelolaan asset; Memberikan kesaksian dalam peradilan kasus hasil pengawasan; Audit atas kepegawaian; Mengkaji sistem pengendalian manajemen objek pengawasan; Pengendalian intern terhadap ketaatan hukum dan peraturan atas proses tender, akuntansi, hibah, bantuan, dan kontrak; Audit ketaatan atas hokum dan peraturan; Audit komprehensif atas aspek pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan asset; Audit penyesuaian harga; Audit klaim; Pemeriksaan serentak; Audit lingkungan; Audit sosial: audit bantuan kegiatan (seperti, bantuan langsung tunai/BLT); Audit khusus dalam rangka serah terima jabatan (sertijab)/alih jabatan; Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah; Audit atas catatan-catatan akuntansi intern (internal accaounting records) Audit buril, seperti: melaksanakan verifikasi, pengujian, dan penilaian dokumen; Pemeriksaan berkala, pemeriksaan sewaktu-waktu, maupun pemeriksaan terpadu; Audit teknologi informasi; Audit dengan tujuan tertentu berdasarkan permintaan instansi tertentu; Audit yang bertujuan untuk memberikan pendapat atas pengendalian intern organisasi auditi Audit atas pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) Pemeriksaan pelaksanaan kebijakan; Pemeriksaan dokumen legalisasi data; Pemeriksaan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP), seperti visa on arrival; Audit untuk tujuan tertentu lainnya, seperti : telaah staf atas penelaahan usulan hukuman disiplin, pelarian napi, keberatan hukuman disiplin, dugaan KKN, penyalahgunaan wewenang.       2. Reviu         Reviu adalah penelaahan ulang bukti bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Contoh kegiatan reviu yang dilaksanakan oleh APIP anatara lain : Reviu atas laporan keuangan; Reviu atas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP); Reviu atas rencana kegiatan dan anggaran (RKA); Reviu atas usulan revisi yang mengubah plafon anggaran; Reviu atas aspek keuangan tertentu; Reviu aspek kinerja tertentu; Reviu periodik atas pengelolaam keuangan; Reviu atas aspek tertentu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; Reviu atas hasil kajian pengawasan tertentu.      3.  Evaluasi         Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Contoh kegiatan evaluasi yang dilaksanakan oleh APIP antara lain : Evaluasi dan penilaian atas efektivitas proses tata kelola; Evaluasi dan penilaian atas efektivitas manajemen resiko; Evaluasi dan penilaian atas efektivitas penerapan sistem pengendalian intern; Evaluasi atas efektivitas suatu program; Evaluasi kelembagaan; Evaluasi kebijakan; Evaluasi strategi pelaksanaan kegiatan; Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).      4. Pemantauan         Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Contoh kegiatan pemantauan yang dilaksanakan oleh APIP antara lain : Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan; Pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan; Pemantauan realisasi penyerapan anggaran; Pemantauan capaian kinerja instansi pemerintah; Pemantauan dana dekonsentrasi; Pemantauan persidangan perkara pidana.      5. Kegiatan Pengawasan Lainnya        Kegiatan pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas, antara lain konsultasi, sosialisasi dan asistensi. Contoh : Melaksanakan penyuluhan/sosialisasi di bidang pengawasan; Memberikan konsultai di bidang pengawasan; Melaksanakan bimbingan teknis/asistensi/pendampingan di bidang pengawasan; Melaksanakan bantuan teknis di bidang pengawasan; Melaksanakan pemetaan/mapping di bidang pengawasan; Melaksanakan penugasan penelitian di bidang pengawasan; Mengkompilasi laporan sekelompok objek pengawasan daan atau kegiatan yang sejenis; Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja; Inventarissi fisik; Cek fisik; Mengumpulkan data dan/atau informasi intelijen non keuangan; Mengkaji aspek tertentu di bidang pengawasan; Mengkaji sistem pengendalian manajemen objek pengawasan; Memaparkan hasil audit (yang merupakan kegiatan tersendiri bukan bagian dari penugasan audit); Menyusun modul diklat, soal ujian, dan mengkoreksi hasil ujian di bidang pengawasan; Penatausahaan persediaan/asset; Pengawasan terpadu peningkatan mutu sekolah; Pengawalan: tes pengadaan CPNS, gerakan nasional (Gernas); Pembahasan sebab terjadinya penyimpangan; Penyempurnaan/pengembangan database auditor; Pengawasan dan pendampingan ujian tertulis dalam proses pengadaan CPNS; Sosialisasi penerapan SPIP; Pembinaan di bidang pengawasan terhadap Satker/SKPD; dan Menyusun dan meutakhirkan data audit universe.   B.  PEMERIKSAAN OLEH BPK         Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah merupakan bagian dari siklus APBD sebelum disahkannya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah menjadi peraturan daerah. Melalui pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang diasersi oleh pemerintah daerah melalui laporan keuangan pemerintah daerah akan dinilai kewajarannya.         Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.         Ketentuan tentang pemeriksaan oleh BPK diatur dalam Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara. Sedangkan ketentuan tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagai institusi pemeriksa diatur dalam undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.         Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD RI Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan  keuangan dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan daerah. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan daerah. Oleh karena itu, kepada BPK diberikan kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan yaitu : pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 1.  Pemeriksaan Keuangan         Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka pemberian opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK akan menghasilkan opini yang merupakan pernyataan p[rofesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan. Kriteria untuk pemberian opini adalah sebagai berikut : Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; Kecukupan pengungakapan; Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan Efektivitas sistem pengendalian intern.         Penilaian atas empat kriteria diatas akan menentukan pemberian opini terhadap laporan keuangan yang meliputi lima jenis sebagai berikut : Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion); Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraph penjelas; Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion); Tidak wajar (adversed opinion), dan Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).         Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) diberikan jika pos-pos laporan keuangan tidak mengandung salah siji material dan laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar. Opini WTP dengan paragraf penjelas diberikan apabila terdapat permasalahan yang belum dapat dituntaskan, tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kewajaran laporan keuangan. Opini wajar dengan pengecualian jika terdapat pos-pos tertentu dalam laporan keuangan mengandung salah saji secara material, namun secara keseluruhan tidak mengganggu kewajaran laporan keuangan. Opini tidak wajar diberikan jika pos-pos laporan keuangan mengandung salah saji material sehingga laporan keuangan secara keseluruhan tidak wajar. Opini disclaimer diberikan jika pemeriksa tidak dapat memperoleh keyakinan atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. 2.  Pemeriksaan Kinerja         Pemeriksaan kinerja sering juga disebut value money audit. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi, efisiensi, serta efektivitas. Pemeriksaan ini lazim dilakukan oleh aparat pengawasan intern untuk kepentingan jajaran manajemen. Namun demikian UUD RI Tahun 1945 juga mengamanatkan kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan kinerja, terutama untuk mengidentifikasi area-area yang potensial untuk peningkatan kinerja yang menjadi perhatian lembaga perwakilan.         Hasil pemeriksaan kinerja adalah temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Pemeriksaan kinerja antara lain dilakukan dengan melakukan evaluasi atas efisiensi pelaksaanaan kegiatan serta efektivitas suatu program. Adapun bagi pemerintah, pemeriksaan kinerja ini dimaksudkan untuk mengarahkan agar sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk pelayanan kepada masyarakat. 3.  Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu        Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang bersifat keuangan, pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, dan pemeriksaan investigatif.        Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah kesimpulan. Dalam hal pemeriksaan investigative, apabila diketemukan adanya indikasi tindak pidana atau tindakan yang membawa dampak pada kerugian Negara, BPK segera melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Sumber : Manajemen Pemerintahan Pusdiklat BPKP)

Kegiatan para pegawai Inspektorat Daerah pada Hari Peduli Sampah Nasional
4 Mar 2026

Kegiatan para pegawai Inspektorat Daerah pada Hari Peduli Sampah Nasional

Hari Peduli Sampah Nasional diperingati setiap tanggal 21 Februari. Kementerian Negara Lingkungan Hidup mencanangkan 21 Febuari 2006 sebagai Hari Peduli Sampah untuk pertama kalinya.Peringatan ini muncul atas ide dan desakan dari sejumlah pihak untuk mengenang peristiwa di Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat, pada 21 Februari 2005 di mana sampah dapat menjadi mesin pembunuh yang merenggut nyawa lebih dari 100 jiwa.Pada peristiwa naas tersebut terjadi akibat curah hujan yang tinggi dan ledakan gas metana pada tumpukan sampah. Akibatnya 157 jiwa melayang dan dua kampung (Cilimus dan pojok) hilang dari peta karena tergulung longsoran sampah yang berasal dari Tempat Pembuangan Akhir Leuwigajah.Tragedi ini memicu dicanangkannya Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang diperingati tepat di tanggal insiden itu terjadi.  Sampah menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat global. National Geographic melaporkan masing-masing kota di dunia setidaknya menghasilkan sampah hingga 1,3 miliar ton setiap tahun. Diperkirakan oleh Bank Dunia, pada tahun 2025, jumlah ini bertambah hingga 2,2 miliar ton.   Dalam laporan sebuah penelitian yang diterbitkan di Sciencemag pada Februari 2015 menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia penyumbang sampah plastik ke laut setelah Tiongkok, disusul Filipina, Vietnam, dan Sri Lanka. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa fakta tentang sampah nasional pun sudah cukup meresahkan.   Menurut Riset Greeneration, organisasi nonpemerintah yang telah 10 tahun mengikuti isu sampah, satu orang di Indonesia rata-rata menghasilkan 700 kantong plastik per tahun. Di alam, kantong plastik yang tak terurai menjadi ancaman kehidupan dan ekosistem.   Terkait persoalan sampah, Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan Indonesia akan bebas sampah pada tahun 2020.  Hari peduli sampah dijadikan momentum untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya prinsip 3R (reduce, reuse dan recycle) dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar kerja bakti yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai di setiap Perangkat Daerah untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Untuk itu Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga turut berpartisipasi dan ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan kantor Inspektorat Daerah mulai dilaksanakan sekitar pukul 08.00 WIB setelah apel pagi. Kegiatan bersih-bersih dilakukan dengan cara memilah sampah organik dan anorganik. Acara gotong royong tersebut berjalan lancar dan selesai pada pukul 10.00 WIB.

Kegiatan Pendampingan Penggunaan Modul e-Registration dan e-Filing Aplikasi e-LHKPN Unit Pengelola LHKPN se-Kepulauan Bangka Belitung
4 Mar 2026

Kegiatan Pendampingan Penggunaan Modul e-Registration dan e-Filing Aplikasi e-LHKPN Unit Pengelola LHKPN se-Kepulauan Bangka Belitung

e-LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) adalah aplikasi pelaporan harta kekayaan berbasis web yang dapat diakses di alamat www.elhkpn.kpk.go.id sehingga nantinya data yang di input oleh para Wajib Lapor secara otomatis akan tersimpan dalam server KPK. Untuk mensosialisasikan penggunaan aplikasi tersebut di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka pihak KPK bekerjasama dengan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis yang bertajuk Kegiatan Pendampingan Penggunaan Modul e-Registration dan e-Filing Aplikasi e-LHKPN Unit Pengelola LHKPN se-Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Pasir Padi Lantai III Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan direncanakan pelaksanaannya selama 2 hari, yaitu hari pertama untuk Sosialisasi untuk tingkat pemda provinsi, dan hari kedua untuk tingkat pemda kabupaten/kota. Kegiatan sosialisasi dibuka dengan sambutan dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Drs. Yulizar Adnan, M.Si, dengan didampingi oleh Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bapak Susanto, dan Irban Pemerintahan dan Aparatur Bapak Sumanjaya, S.E., M.Ak selaku moderator. Acara kemudian dilanjutkan dengan dengan sosialisasi dan bimbingan teknis oleh narasumber dari KPK. Beberapa hal yang diperhatikan selain bimbingan teknis antara lain adalah: Penyelenggara Negara pada instansi akan mendapatkan akun (username dan password) setelah UPL mendaftarkan di aplikasi e-LHKPN (menu e-Registration)Untuk calon Penyelenggara Negara (misalnya Calon Kepala Daerah) dapat menghubungi KPK untuk mendapatkan akun (username dan password)Untuk data pendukung, Penyelenggara Negara dapat melaporkan secara online, dengan langsung mengunggah dokumen pendukung (bukti kepemilikan harta pada lembaga keuangan) pada field yang tersedia pada aplikasi. Penyelenggara Negara akan mendapatkan tanda terima setelah proses verifikasi oleh KPK, tanda terima tersebut dapat digunakan sebagai bukti telah menyampaikan LHKPN.Bagi Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban pelaporan LHKPN, maka sesuai Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016, KPK dapat memberikan rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga tempat PN berdinas untuk memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Workshop Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4 Mar 2026

Workshop Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pada hari Jum'at, tanggal 01 Maret 2019 di Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dilaksanakan Workshop mengenai Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (WBS PBJP). Pada kesempatan tersebut yang bertugas sebagai Narasumber adalah Irban Aparatur dan Pemerintahan Bapak Sumanjaya, S.E., M.Ak dan Bapak Kus Meinarno, S.E. Acara dimulai pada pukul 14.00 WIB, dan yang bertindak sebagai moderator adalah Ahmad Dapik, S.E. Acara dimulai dengan deskripsi singkat mengenai WBS PBJP oleh Bapak Sumanjaya, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang teknis/tata cara melakukan pengaduan secara online ke laman WBS PBJP oleh Bapak Kus Meinarno. WBS PBJP diperlukan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang/jasa. Kedua, WBS PBJP diperlukan untuk mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang/jasa. Terakhir, WBS PBJP diperlukan untuk meningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada whistleblower dalam rangka pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang/jasa. Orang yang dapat menyampaikan pengaduan melalui WBS PBJP adalah seorang whistleblower, yaitu orang dalam Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Intitusi yang memiliki informasi/akses informasi dan mengadukan perbuatan yang terindikasi penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa yang terjadi di dalam organisasi pengadaan tempat dimana orang tersebut bekerja. Perlindungan identitas whistleblower diberikan secara sistem. Perlindungan kepada whistleblower dilakukan dalam beberapa tahapan, sebagai berikut: Tahap penyampaian pengaduan:Whistleblower menggunakan nama anonimus/samaran.Tahap penyampaian pengiriman pengaduan:Pengaduan dikirimkan menggunakan saluran komunikasi aman berupa Transport Layer Security (TLS). Sehingga apabila pengaduan dicuri, tidak akan bisa dibuka karena menggunakan protokol berbasis cryptograph. Sistem ini berfungsi melindungi whistleblower tetap tersembunyi.Tahap verifikasi:Verifikator dalam menyampaikan resume pengaduan wajib menyembunyikan identitas whistleblower apabila kemungkinan terbuka dalam isi pengaduan. Bagaimana cara menyampaikan pengaduan melalui WBS PBJP? pengaduan hanya dapat disampaikan secara elektronik melalui WBS PBJP  di http://wbs.inaproc.id atau anda dapat mengaksesnya langsung via link yang sudah tersedia yaitu pada bagian kanan atas beranda situs ini.

Sosialisasi WBS PBJ feat. Asistensi e-LHKPN
4 Mar 2026

Sosialisasi WBS PBJ feat. Asistensi e-LHKPN

Pada hari ini (08/03/19) tim dari Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan serangkaian kegiatan sosialisasi dan asistensi di dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, setelah sebelumnya telah melaksanakan serangkaian kegiatan serupa di beberapa Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sasaran yang ditargetkan pada kesempatan ini adalah Para Pegawai UPTD dan Sekolah Menengah Atas serta Kejuruan dan SLB yang tersebar di dua kabupaten tersebut. Terdapat dua kegiatan yang difokuskan oleh Tim, yaitu Sosialisasi mengenai Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Asistensi mengenai pengisian e-LHKPN. Secara sistem yang dipergunakan, keduanya baik itu WBS maupun eLHKPN sudah sama-sama menggunakan sistem online, untuk mengakses nya anda dapat melakukannya dengan meng-klik pada tautan yang sudah kami sediakan di situs ini, yang berada di sebelah kanan atas beranda situs Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau dengan mengunjungi situsnya langsung di:http://wbs.inaproc.id/ dan https://elhkpn.kpk.go.id/ dan jika ada membutuhkan asistensi serta bantuan terkait kedua sistem ini, anda dapat menghubungi rekan-rekan kami: UNTUK WBS PBJ, dapat menghubungi Bapak Suman, hp: 081367197520;Bapak Nano, hp: 08117172936; Bapak Aap, hp: 08117178596; UNTUK e-LHKPN, dapat menghubungi Bapak Dicky, hp: 081278333559;Bapak Ijal, hp: 081367708994;Bapak Ayi, hp: 081929000091; Bapak Nopri, hp: 081377773449;Bapak Mulyadi, hp: 08117175876;Ibu Farah, hp: 081271494433;Ibu Sisil, hp: 085319851986. https://www.youtube.com/watch?v=V_O_oF6WABI