Kabar Terkini Bangka Belitung

Informasi terbaru seputar pemerintahan, pembangunan, dan layanan publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pj Sekda Fery Inginkan Komitmen Kuat antar Inspektorat Daerah dalam Pengawasan
4 Mar 2026

Pj Sekda Fery Inginkan Komitmen Kuat antar Inspektorat Daerah dalam Pengawasan

Inspektorat Daerah menjadi garda terdepan dalam menjalankan roda pemerintahan untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.  Hal ini disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Babel Fery Afriyanto saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorwasda) dan Forum Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Tahun 2025 yang berlangsung di Soll Marina Hotel, Selasa, (12/11/2024).  “Saya berharap, Rakorwasda ini berhasil dan bermanfaat dalam perencanaan dan pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2025,” jelasnya.  Dari hal ini, diharapkan dapat mendorong Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) provinsi dan kabupaten/kota untuk berperan aktif melakukan pembinaan kepada para OPD, agar dapat merencanakan program dan kegiatan dengan tepat, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.  Sesuai dengan tema kegiatan, yaitu 'Pengawasan Berdampak Terhadap Keberlanjutan Program Pembangunan Daerah', Pj Sekda Fery mengatakan bahwa pengawasan yang baik akan memberikan dampak yang terlihat jelas dalam kemajuan pembangunan bangsa.  “Diharapkan dari hasil pengawasan Inspektoraf Daerah benar-benar memberikan nilai tambah dan memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah,“ ujar OLE777.  Pj Sekda Fery berharap untuk menyamakan persepsi maka akan dilakukan komitmen bersama untuk tahun 2025 nanti antar Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota.  Selain Pj Sekda Fery, kegiatan ini turut dihadiri Asisten 3 Setda Provinsi Kep. Babel, Plt Inspekstur Prov. Kep. Babel dan Inspektur Pembantu Inspektorat.  Penulis : Aliyah Sumber : Dinas Kominfo Editor : Natasya Fotografer : Iyas Zi

Komitmen Pemprov Babel Cegah Korupsi Melalui Program MCP KPK
4 Mar 2026

Komitmen Pemprov Babel Cegah Korupsi Melalui Program MCP KPK

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selalu aktif mendukung dan mendampingi dalam hal pencegahan korupsi. Salah satunya melalui program Monitoring Center For Prevention (MCP).  Hal itu diungkapkan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Babel Fery Afriyanto saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan Dan Evaluasi Tahun 2023 dan Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2024, bertempat di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur, Selasa (7/5).  "Dengan MCP yang dikembangkan oleh KPK, bertindak sebagai tools guna mewujudkan pemerintahan baik pusat maupun daerah yang bersih, transparan dan akuntabel," ujar Fery.  Dikatakannya, MCP tahun 2024 mencakup 8 area, 26 indikator, dan 62 sub indikator yaitu: area perencanaan dan penganggaran APBD, area pengadaan barang dan jasa, area perizinan, area pengawasan aparat pengawasan internal pemerintah, area manajemen aparatur sipil negara, area pengelolaan barang milik daerah, area optimalisasi pajak daerah.   Lebih lanjut dikatakannya bahwa pada tahun 2023 nilai rata-rata indeks MCP di seluruh pemda se-Babel adalah 82%. Sementara khusus Pemprov Babel, total capaiannya sebesar 88,45%.  "Sedangkan rerata nasional indeks MCP nasional sebesar 75%," terangnya.  Tentunya, Ia berharap optimalisasi MCP di Babel bisa berjalan semakin baik dari tahun sebelumnya, sehingga langkah pencegahan korupsi ini dilakukan tidak hanya sekedar pemenuhan administrasi, tetapi dapat diimplementasikan dalam rutinitas penyelenggaraan pemerintah di Babel.  "Harapan saya, OPD pengampu bisa berdiskusi terkait indikator dan subindikator MCP pada kesempatan ini,  sehingga kita memiliki pemahaman yang sama dan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan guna percepatan capaian MCP tahun 2024," pungkasnya.  Sementara itu, PIC Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK wilayah Provinsi Kepulauan Babel, Norce Martauli menyatakan rakor tersebut membahas sejumlah agenda penting di antaranya evaluasi program pemberantasan korupsi yang telah dilaksanakan, identifikasi potensi risiko korupsi, serta rencana aksi program pemberantasan korupsi di Pemprov Kep. Babel.  Ia juga mengingatkan beberapa titik rawan korupsi di pemda seperti, pembagian dan pengaturan jatah proyek APBD, dana aspirasi, pembahasan dan pengesahan regulasi, pengelolaan dan pendapatan daerah, proses penegakan hukum.  "Selain itu perizinan dan pelayanan publik, pokir (pokok pikiran) yang tidak sah, pembagian dan pengaturan jatah proyek APBD, menerima hadiah pada proses perencanaan APBD, hingga rekruitment promosi, mutasi, dan rotasi kepegawaian," ujarnya. Penulis : Budi Sumber : Dinas Kominfo Editor : Lisia Ayu Fotografer : Saktio

Cegah Korupsi di Sektor Ketahanan Pangan, Perwakilan BPKP Prov. Kep. Babel Gelar MPAK
4 Mar 2026

Cegah Korupsi di Sektor Ketahanan Pangan, Perwakilan BPKP Prov. Kep. Babel Gelar MPAK

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Kegiatan Pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) Sektor Ketahanan Pangan dengan tema “Sinergi Mengawal Subsidi, Cegah Korupsi Sektor Ketahanan Pangan” di Saung Meeting Kelompok Tani Sinar Bone, Desa Rias Kecamatan Toboali Bangka Selatan pada Jumat 19 Mei 2023. Komitmen mengedepankan sinergitas lintas  sektoral tampak jelas dalam kegiatan MPAK kali ini, di mana penyelenggaraan kegiatan melibatkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Basel, dan PT. Pupuk Indonesia serta dihadiri peserta dari instansi Pemerintah Daerah, pelaku tata kelola dari hulu hingga penerima manfaat di sisi hilir yang mewakili Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten; produsen, penyalur dan pengecer pupuk subisidi; Penyuluh Lapangan Pertanian; Gapoktan/Poktan, dan petani selaku penerima manfaat subsidi. Kegiatan ini berfokus pada Pembelajaran Anti Korupsi atas Program Pemerintah di Sektor Ketahanan Pangan, yang diawali dengan sambutan dari: 1. Kepala Desa Rias : Muslim SPd. 2. Plt. Kadis Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Basel : Risvandika SP 3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi : Asdianto, SP, MT, kemudian disusul dengan sambutan dari Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Miswan Nasution. Dalam kesempatan tersebut Miswan Nasution menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan kesadaran berfikir, bersikap dan bertindak anti koruptif. Keseluruhan pihak harus memerankan diri sebagai _agent of change_ bagi penguatan budaya anti korupsi dalam seluruh sektor termasuk sektor ketahanan pangan khususnya atas bantuan dan subsidi pada sektor ini agar berhasil guna sesuai tujuannya serta memberi efek riak bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas untuk bersikap yang sama.  Di samping itu labirin-labirin penghambat terjadinya komunikasi langsung yang lebih cepat dan efektif dalam mencegah potensi kecurangan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan, harus bisa diruntuhkan dengan mengefektifkan forum komunikasi dengan membentuk Komunitas Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (KomPAK) dan melakukan komunikasi serta pembelajaran berkelanjutan melalui WhatsApp Group sebagai salah satu sarana untuk diteruskembangkan sebagai _shortcut_ terhadap kebuntuan serta hambatan informasi dan komunikasi selama ini. Acara dilanjutkan dengan pemaparan dari PT Pupuk Indonesia dan dari Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan materi antara lain, pengenalan jenis perbuatan koruptif, beberapa contoh dan modus korupsi dalam sektor ketahanan pangan, serta penyadaran dan pencegahan korupsi melalui program MPAK. Pada akhir acara, seluruh peserta menandatangani “Komitmen Pencegahan Korupsi melalui Pengembangan Sistem Pengaduan dan Pengembangan Budaya Anti Korupsi” sebagai bentuk upaya dari para pihak untuk mencegah terjadinya korupsi di wilayahnya masing-masing. Penulis : Tim MPAK Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sumber : Dinas Kominfo Editor : Imelda Fotografer : Tim MPAK Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ajak Pemuda & LSM Kep. Babel Bebas Korupsi, KPK Gelar Kelas Antikorupsi
4 Mar 2026

Ajak Pemuda & LSM Kep. Babel Bebas Korupsi, KPK Gelar Kelas Antikorupsi

Sebanyak 80 peserta mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI selama 2 hari, yang dimulai dari tanggal 18 - 19 Oktober 2023. Kegiatan kelas ini diselenggarakan dengan maksud untuk memberikan pemahaman tentang korupsi dan bagaimana masyarakat dapat memahami dan melakukan praktek tentang antikorupsi.  Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) mengaku sangat mengapresiasi kegiatan ini karena sejak awal masa jabatannya ia memahami pentingnya menjalankan pemerintahan daerah yang baik dan bertanggung jawab. Hal ini diungkapkannya ketika membuka Kelas Pemuda dan LSM Anti Korupsi yang diselenggarakan KPK di Hotel Novotel, Rabu (18/10/2023) “Saya menyadari bahwa untuk mewujudkan tata kelola yang berintegrasi, tidak dapat melakukannya sendiri, dibutuhkan partisipasi aktif dari pemuda, masyarakat sipil dan LSM antikorupsi di provinsi ini” kata Pj Gubernur Suganda.  Ditandai dengan pemukulan gong secara bergilir oleh unsur Forkopimda dan penyerahan cindera mata, kegiatan kelas ini merupakan forum tepat bagi pemuda dan LSM Kep. Babel untuk berdialog dan berdiskusi agar ide-ide peserta dapat diimplementasikan.  “Ini adalah pendidikan yang dilakukan oleh KPK secara bersama-sama sehingga semakin banyak orang yang tahu bahwa korupsi itu tidak baik dan harus tidak boleh lagi ada,” tegas Pj Gubernur Suganda. Diakui Pj Gubernur Suganda, peran penting LSM antikorupsi dalam menjaga integritas pemerintahan sangat diakui. Ditambahkan lebih jelas, bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk menjalin kerjasama yang erat dengan LSM anti korupsi. Melalui kegiatan ini, Pj Gubernur Suganda berharap akan semakin banyak generasi muda yang tahu bahwa Indonesia bebas korupsi.  Mewakili Pimpinan KPK RI, Johnson Ridwan Ginting selaku Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan Pemprov Kep. Babel atas terselenggaranya kegiatan kelas ini.  “Besar harapan kami nanti bahwa dengan kegiatan yang terus konsisten dan didukung oleh Pemprov Kepulauan Babel maka virus anti korupsi dan virus integritas akan bertebaran di masyarakat Babel,” harap Johnson Ridwan.  Penulis : Aliyah Sumber : Dinas Kominfo Editor : Intan Fotografer : Fajar

Pemprov. Babel Bersama KPK RI Gelar Rakor Pencegahan Korupsi Terintegrasi
4 Mar 2026

Pemprov. Babel Bersama KPK RI Gelar Rakor Pencegahan Korupsi Terintegrasi

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2023, bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Ruang Pasirpadi Kantor Gubernur,  Selasa (27/6).  Penjabat (Pj) Gubernur Suganda Pandapotan Pasaribu saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa upaya pencegahan tindak pidana korupsi serta pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Kep. Babel sangat diperlukan guna mewujudkan tata pemerintahan yang clean governance dan good governance.  "Dan upaya pencegahan korupsi tidak hanya kerja KPK sendirian. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran dalam mencegah tindak pidana korupsi meskipun KPK memang menjadi trigger mechanism dan salah satu pionir dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia," ujarnya.  Oleh karenanya, baginya instansi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat yang merupakan aparat internal pemerintah, harus fokus ke pencegahan dan perbaikan tata kelola.  Selain itu, ia berharap pihaknya bersinergi dengan lembaga-lembaga pemeriksa eksternal seperti BPK yang harus terus dilakukan. Demikian juga sinergi antar aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK juga harus terus ditingkatkan.  "Dengan sinergi dan sekaligus check and balances antarlembaga dan dukungan seluruh stakeholders, saya yakin kita bisa bekerja lebih baik, dan melangkah maju mengawal agenda-agenda besar penting di Babel," tegasnya.  Ia menegaskan bahwa Pemprov Babel tidak main-main dalam persoalan akuntabilitas. Pencegahan harus diutamakan guna antisipasi sebelum terjadi korupsi, tentunya dengan tata kelola yang baik harus didahulukan.  "Namun jika ada yang masih membandel, kalau ada niat untuk korupsi, maka silakan bapak/ibu (KPK), proses sesuai ketentuan yang berlaku. uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga," tukasnya.  Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Didik Agung Widjanarko memaparkan 8 area program intervensi pencegahan korupsi terintegrasi yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP,  manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan BMD, dan tata kelola desa.  Titik rawan korupsi di daerah, diantaranya perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, manajemen ASN, pengawasan internal yang lemah, pengelolaan BMD, penerimaan rendah, dan pengelolaan dana desa yang tidak akuntabel.  "Dari tahun 2004-2022, telah ada 155 Kepala Daerah yang tersandung penanganan tindak korupsi oleh KPK," ujarnya.  Untuk itu, ia berupaya agar pemerintah daerah dapat menjalankan kegiatan pembangunan sesuai ketentuan dan tidak ada pelanggaran hukum.  Dalam Rakor tersebut, juga dilakukan penanadatangan komitmen bersama penyelamatan keuangan dan aset daerah serta pengukuhan Forum Komunikasi Penyuluh Antikorupsi Provinsi Kep. Babel.  Kemudian juga dilanjutkan dengan pemberian penghargaan dari KPK RI kepada pemerintah daerah di Provinsi Kep. Babel, diantaranya:1. Apresiasi Upaya Sertifikasi Aset Pemda diterima oleh Kabupaten Bangka Tengah2. Apresiasi Upaya Optimalisasi Alat Rekam Pajak diterima oleh Kota Pangkalpinang3. Apresiasi Peningkatan Indeks MCP Terbaik diterima oleh Kabupaten Belitung Timur4. Apresiasi Indeks MCP Terbaik diterima oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  Penulis : Budi Sumber : Dinas Kominfo Editor : Natasya Fotografer : Deo

Pj Gubernur Suganda Kukuhkan Pengurus Forum Komunikasi Penyuluh Anti Korupsi Babel
4 Mar 2026

Pj Gubernur Suganda Kukuhkan Pengurus Forum Komunikasi Penyuluh Anti Korupsi Babel

Forum Komunikasi Penyuluh Anti Korupsi (Paksi) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) resmi dikukuhkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Suganda Pandapotan Pasaribu, di Ruang Pasirpadi Kantor Gubernur, Selasa (27/6).  Pengukuhan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Babel nomor 188.44/352/ITDA/2023 Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Kepulauan Babel tahun 2023-2027. Dalam Pelantikan yang bersamaan dengan Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2023 tahun 2023 itu turut dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Didik Agung Widjanarko, para kepala daerah se-Provinsi Kepulauan Babel, serta stakeholder lainnya.  Pj Gubernur Suganda berharap dengan dibentuknya Forum Paksi Provinsi Kepulauan Babel ini, dapat menjadi salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan dini terhadap perilaku tindakan korupsi di Kep. Babel  Selanjutnya melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menjaga kehormatan diri dan kode etik penyuluh anti korupsi.  "Selamat bekerja dan semoga Tuhan senantiasa memberkahi segenap upaya, tekat dan komitmen serta kerja keras kita dalam membangun tata kelola pemerintahan yang good governance and clean goverment di Babel khususnya, dan di negara Republik Indonesia pada umumnya," ungkapnya.  Kehadiran Forum Paksi Provinsi Kepulauan Babel merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan dini terhadap perilaku tindakan korupsi yaitu memberikan penyuluhan tentang anti korupsi kepada seluruh stakeholder yang dilakukan oleh penyuluh anti korupsi yang telah masuk dalam program pembinaan dan pengawasan.  Adapun susunan Forum Paksi Provinsi Kepulauan Babel masa bakti 2023-2027 adalah sebagai berikut: A. Pembina : Pj Gubernur Kepulauan Babel B. Pengarah I : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Babel C. Pengarah  II : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kepulauan Babel D. Pengarah  III : KPK Bidang Anti Corruption Learning Centre E. Penanggung Jawab  : Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Babel F. Wakil  Penanggung Jawab : Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Babel G. Pengurus  Ketua : Rakhmatika, S.ST., M.T (Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Babel) Sekretaris : Sudihatuti, S.H. (Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Babel) Bendahara : Susena Eka Prasetya, S.IP. (MAN Insan Cendekia Kabupaten Bangka Tengah) Koordinator  Wilayah 1. Bangka : Gustiadi, S.T., M.T. (Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Babel) 2. Belitung : Megawati, S.STP., M.Si. (Inspektorat Daerah Kabupaten  Bangka) Penulis : Budi Sumber : Dinas Kominfo Editor : Natasya Fotografer : Deo

Pengawasan Berdampak Terhadap Keberlanjutan Program Pembangunan Daerah
4 Mar 2026

Pengawasan Berdampak Terhadap Keberlanjutan Program Pembangunan Daerah

Arah Rencana Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun  2025 : Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Oleh Imam Kusnadi, S.E. M.A.B., CFrA, CRGP, CGCAE (Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi dan Budaya) Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi prioritas utama dalam RKPD Tahun 2025, dengan fokus pada pemerataan dan keberlanjutan di semua sektor pembangunan. Pembinaan dan pengawasan akan diarahkan untuk memastikan tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat melalui optimalisasi potensi lokal, penciptaan lapangan kerja yang merata, dan peningkatan daya saing daerah. Hal ini mencakup pengembangan kebijakan yang mendorong investasi yang berkelanjutan serta program-program strategis yang memprioritaskan keadilan sosial dan inklusi ekonomi, khususnya bagi kelompok rentan dan wilayah tertinggal.  Pembinaan dan pengawasan (Binwas) berperan penting untuk memastikan bahwa program-program yang mendukung pertumbuhan inklusif terlaksana dengan baik dan sesuai ketentuan. Pengawasan yang efektif diperlukan untuk menjamin bahwa alokasi anggaran, pelaksanaan program, dan hasil yang dicapai benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menciptakan peluang ekonomi yang lebih merata di berbagai wilayah.    Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menekankan pentingnya pencapaian pertumbuhan yang tidak hanya berorientasi pada angka atau laju pertumbuhan semata, tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, sumber daya alam, dan kualitas hidup masyarakat. Keberlanjutan dalam pertumbuhan ekonomi harus mencakup pengelolaan sumber daya yang bijaksana serta mempertimbangkan aspek ekologis dan sosial, sehingga pembangunan tidak mengorbankan keseimbangan lingkungan maupun kepentingan generasi mendatang.  Pembinaan dan pengawasan (Binwas) dalam hal ini memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan tidak merusak lingkungan atau menyebabkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Pengawasan diperlukan agar pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak hanya cepat tetapi juga seimbang dan ramah lingkungan, sehingga dapat menjamin kelestarian sumber daya dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.  Mempercepat dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya saing dan kemandirian daerah. Upaya ini dilakukan melalui berbagai langkah, seperti reformasi sektor ekonomi dengan mempermudah perizinan usaha, mendorong pertumbuhan sektor industri, serta memperkuat peran UMKM untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Selain itu, peningkatan infrastruktur dan konektivitas menjadi prioritas untuk memperlancar arus barang dan orang, mendukung efisiensi transportasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Pemanfaatan teknologi digital dan inovasi juga menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor ekonomi, mempercepat transformasi ekonomi daerah.  Pembinaan dan pengawasan (Binwas) akan difokuskan pada implementasi program percepatan ekonomi tersebut, memastikan setiap kebijakan dan program berjalan sesuai rencana, akuntabel, dan bebas dari hambatan birokrasi atau penyalahgunaan anggaran. Efektivitas pengawasan sangat penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program, memastikan bahwa target-target pembangunan tercapai secara optimal, sekaligus menjaga agar proses percepatan pertumbuhan ekonomi tetap berada pada jalur yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan keberlanjutan.  Indikator Kinerja dalam RKPD 2025  RKPD Tahun 2025 menetapkan sejumlah indikator kinerja utama dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Indikator tersebut mencakup peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) daerah, penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, peningkatan daya saing melalui sektor-sektor unggulan, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai cerminan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi indikator penting untuk memastikan pembangunan yang tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan.  Fokus pembinaan dan pengawasan (Binwas) diarahkan untuk memastikan program-program yang mendukung pencapaian indikator ini dijalankan dengan tepat sasaran, bebas dari penyimpangan, dan menghasilkan dampak maksimal. Pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program dapat dilaksanakan secara transparan, efisien, serta berorientasi pada keberlanjutan dan pemerataan. Penajaman fokus dan sasaran dalam Binpengawasanini akan mendukung pemerintah daerah (Pemda) dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, khususnya di sektor-sektor strategis yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penajaman Fokus dan Sasaran Pengawasan: Berorientasi pada Dampak Positif, Fokus Pengawasan Tata Kelola dan Fokus Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Penajaman fokus dan sasaran dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Fokus utama pengawasan diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pengelolaan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal. Penajaman ini memastikan bahwa kebijakan yang dirancang benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mampu mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.  Sasaran pengawasan mencakup peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, pelaksanaan program, dan capaian kinerja daerah. Dengan pengawasan yang tepat sasaran, potensi penyimpangan atau inefisiensi dapat diminimalkan, sehingga alokasi sumber daya dapat digunakan secara optimal untuk menciptakan dampak yang signifikan. Hal ini termasuk memastikan bahwa program-program strategis seperti pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.  Melalui penajaman fokus dan sasaran, pengawasan diharapkan memberikan dampak positif yang nyata dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Dampak ini tidak hanya terlihat dari tercapainya indikator-indikator kinerja utama, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya menjadi alat pengendalian, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mendorong pembangunan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada hasil yang berkelanjutan.  Fokus Pengawasan Tata Kelola  Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu prioritas utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Penajaman fokus ini menekankan pentingnya pengelolaan anggaran daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel. Dengan pengelolaan APBD yang tepat, alokasi dana dapat diarahkan untuk mendukung program-program prioritas pembangunan daerah. Pengelolaan yang baik ini akan meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong pembangunan infrastruktur, serta memperkuat sektor-sektor yang membutuhkan perhatian khusus, seperti kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.  Dalam hal pelayanan publik, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa proses perizinan dan layanan rumah sakit berjalan efektif dan efisien. Reformasi pada proses perizinan bertujuan mempermudah birokrasi, mempercepat izin usaha, serta menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Di sisi lain, peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit akan memberikan dampak langsung pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih baik. Penajaman ini akan mendorong kemudahan bagi masyarakat dan sektor usaha, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan yang lebih responsif.  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi fokus dalam tata kelola daerah. Penguatan tata kelola BUMD harus dilakukan melalui transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme pengelolaan. BUMD yang dikelola dengan baik tidak hanya menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah, tetapi juga mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal. Dampak yang dihasilkan meliputi peningkatan pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, serta dukungan terhadap sektor-sektor strategis seperti energi, infrastruktur, dan layanan publik.  Pengelolaan keuangan desa merupakan elemen kunci dalam mempercepat pembangunan daerah, terutama di wilayah pedesaan. Fokus ini menekankan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dengan pengelolaan yang baik, dana desa dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur lokal, pelayanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dampak positifnya adalah pengurangan kesenjangan antarwilayah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara keseluruhan mendukung percepatan pembangunan daerah.  Selain itu, optimalisasi tata kelola memerlukan peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan program-program daerah. Pengawasan yang efektif akan memastikan bahwa alokasi sumber daya sesuai dengan perencanaan, bebas dari penyimpangan, dan mencapai hasil yang maksimal. Penajaman ini bertujuan agar setiap program pemerintah daerah memiliki dampak langsung dan nyata bagi masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.  Fokus pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola. Pelatihan dan peningkatan kompetensi ASN dan P3K diperlukan untuk memastikan bahwa mereka mampu menjalankan tugas secara profesional, responsif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Aparatur yang kompeten akan mendukung kelancaran implementasi program, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan.  Penerapan teknologi informasi menjadi bagian dari penajaman tata kelola. Digitalisasi sistem pengelolaan anggaran, pelayanan publik, dan pengawasan memungkinkan pemerintah daerah bekerja lebih efisien dan transparan. Pemanfaatan teknologi ini dapat meningkatkan akurasi data, mempercepat pengambilan keputusan, dan memberikan akses informasi yang lebih baik kepada masyarakat.  Melalui penajaman fokus dan sasaran dalam tata kelola, diharapkan tercipta pemerintahan daerah yang lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi pada dampak nyata. Langkah ini tidak hanya memperkuat dasar pembangunan daerah tetapi juga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, dan memastikan keberlanjutan program pembangunan di masa depan.  Fokus Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pengendalian inflasi daerah menjadi salah satu prioritas dalam fokus pengawasan untuk menjaga kestabilan harga barang dan jasa. Penajaman pengawasan diarahkan pada pengelolaan pasokan barang, distribusi, serta penerapan kebijakan moneter dan fiskal yang tepat sasaran. Dengan inflasi yang terkendali, daya beli masyarakat tetap stabil, sehingga kualitas hidup masyarakat tidak terganggu oleh kenaikan harga yang tidak terkendali.  Selain itu, upaya penurunan angka stunting menjadi sasaran utama. Pemerintah daerah perlu memperkuat program intervensi gizi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta penyuluhan kepada masyarakat. Dampak dari fokus ini akan dirasakan dalam jangka panjang, yakni meningkatnya kualitas generasi penerus yang sehat dan produktif, sehingga mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.  Penurunan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan akses pendidikan, dan bantuan sosial yang tepat sasaran menjadi fokus penting. Pengawasan yang baik memastikan bahwa program-program tersebut terlaksana secara efektif, sehingga mampu memperbaiki kualitas hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.  Ketahanan pangan daerah merupakan elemen strategis yang harus diperkuat melalui peningkatan produksi pertanian lokal, perbaikan sistem distribusi pangan, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ketahanan pangan yang kuat tidak hanya memastikan ketersediaan pangan yang terjangkau bagi masyarakat tetapi mengurangi ketergantungan pada impor dan menjaga kestabilan ekonomi lokal.  Sektor pariwisata juga menjadi sasaran Pengawasandengan tujuan meningkatkan kunjungan wisatawan melalui promosi daerah, pengembangan destinasi wisata, serta perbaikan infrastruktur pendukung. Dampak yang diharapkan meliputi peningkatan pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, serta pemanfaatan potensi budaya dan alam yang berkelanjutan untuk mendukung perekonomian lokal.  Pengelolaan sistem persampahan daerah tidak kalah penting. Fokus pengawasan diarahkan pada pengurangan sampah, optimalisasi daur ulang, dan pengelolaan limbah secara efisien dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Sistem persampahan yang baik akan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, mengurangi dampak polusi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.  Dengan penajaman fokus dan sasaran pengawasan, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai target pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pengawasan yang efektif pada berbagai sektor, termasuk pengendalian inflasi, penurunan stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, pariwisata, dan pengelolaan sampah, diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.  Melalui penerapan pengawasan yang terarah, pemerintah daerah dapat menciptakan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan memberikan hasil nyata yang berkelanjutan dan berdampak luas bagi perekonomian daerah.  Sebagai penutup, arah rencana pembinaan dan pengawasan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 berlandaskan pada visi untuk mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta pengawasan yang efektif, diharapkan potensi daerah dapat dioptimalkan untuk memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan dan kepentingan generasi mendatang.  Dengan semangat kolaborasi, komitmen, dan integritas, Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertekad untuk mengawal pelaksanaan program pembangunan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Melalui pembinaan dan pengawasan yang inovatif dan responsif terhadap tantangan zaman, kita akan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan kejayaan daerah di masa mendatang.

Serah Terima LKPD 2021, Gubernur Harapkan WTP
4 Mar 2026

Serah Terima LKPD 2021, Gubernur Harapkan WTP

PANGKALPINANG - Sebagai wujud komitmen atas efisiensi dan transparansi dalam penggunaan anggaran pemerintah daerah, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman didampingi tim menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Unaudited di Ruang Pertemuan Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Babel, Rabu (30/3/2022). "Kami berupaya seoptimal mungkin untuk menyerahkan laporan ini tepat waktu. Kami mohon maaf karena berbagai kegiatan dan berbagai hal, penyerahan kali ini sudah di penghujung waktu," ujar gubernur memulai sambutannya. Gubernur mengatakan, bahwa ada beberapa hal yang perlu pihaknya konsultasikan kepada BPK sehubungan atas permasalahan yang ada di salah satu instansi.  "Perlu kami sampaikan bahwa hal tersebut telah ditemukan oleh pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov. Babel) melalui Inspektorat," ujarnya. Atas hal ini, gubernur mengingatkan jangan sampai tersisipkan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga pihaknya perlu melakukan konsolidasi kepada semua perangkat daerah di Lingkungan Pemprov Babel, sehingga pada saat penyerahan ini pihaknya bisa diberikan arahan maupun masukan. "Jangan sampai gara-gara permasalahan tersebut kami bisa turun peringkat. Untuk itu kami mohon, bimbing kami agar hal ini tidak menjadi ganjalan setelah selama beberapa tahun belakangan kami selalu mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," jelas gubernur. Menurut gubernur, WTP ini bukanlah hal yang baru, tapi khusus bagi Provinsi Babel, diusianya yang ke-18 tahun barulah mendapatkan WTP, yakni di tahun 2017, sehingga menjadi kebanggaan tersendiri baginya dimana saat itu dirinya baru saja menjabat menjadi gubernur (tahun pertama). "Kami berharap, di tahun ke lima ini pun kami bisa mendapat WTP kembali," harapnya. Kepala Perwakilan BPK Babel, Ida Farida membuka serah terima laporan dengan memaparkan bahwa laporan yang diserahkan Gubernur Babel dan tim telah dilengkapi dengan Pernyataan Reviu oleh Inspektur Babel dan telah diuji penyajiannya dengan penerapan prosedur analitis oleh tim pemeriksa dan akhirnya tidak ditemukan saldo yang tidak balance sehingga dinyatakan dapat diperiksa. "Kami mengapresiasi berbagai upaya pemerintah Pemprov Babel untuk menyampaikan LKPD TA 2021 sebelum batas waktu yang ditentukan, sesuai dengan UU No.1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa laporan keuangan disampaikan kepala daerah kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir," ujar Kepala Perwakilan BPK. Pemeriksaan keuangan dikatakan Ida Farida tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Lebih jauh, Ida Farida mengatakan pihaknya bersama tim bermaksud untuk menyampaikan rencana pemeriksaan terinci atas LKPD Babel Tahun anggaran 2021 yang merupakan kelanjutan dari Pemeriksaan Interim 1 yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 - 20 Desember 2021 dan pemeriksaan Interim 2 yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Januari - 24 Maret 2022, dengan jadwal Pemeriksaan Terinci lapangan dilaksanakan mulai tanggal 31 Maret sampai dengan 20 Mei 2022. "LKPD Babel TA 2020 mendapatkan Opini WTP, kami berharap agar gubernur beserta seluruh jajaran terus berusaha mewujudkan komitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel," harapnya. Sumber: Dinas Kominfo Penulis: Dini Fotografer: Iyas Zi Editor: Imelda Sumber : https://babelprov.go.id/serah-terima-lkpd-2021-gubernur-harapkan-wtp

Pemprov Babel Hadiri Virtual Penghargaan SAKIP dan RB Award 2021
4 Mar 2026

Pemprov Babel Hadiri Virtual Penghargaan SAKIP dan RB Award 2021

PANGKALPINANG - Reformasi Birokrasi (RB) merupakan kunci utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel), melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Naziarto, didampingi Asisten Administrasi Umum, Kepala Biro Organisasi, serta Kepala Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemprov. Babel, menghadiri Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota, secara virtual di Ruang Vidcon Kantor Gubernur Babel, Selasa (5/4/2022). Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), yang diwakili Sekretaris Kementerian PANRB, Rini Widyantini dalam sambutan menyampaikan, bahwa transformasi menjadi elemen yang tidak bisa dilepaskan dari reformasi birokrasi. Hal ini sesuai amanah Presiden Joko Widodo yang menegaskan pentingnya transformasi untuk menemukan cara cepat dan tepat dalam menghadapi gejolak perubahan, tantangan, dan berbagai peluang, melalui inovasi-inovasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.  "Cita-cita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan komitmen nyata serta perbaikan berkesinambungan pada berbagai aspek tata kelola pemerintahan," ungkapnya. "Hasil evaluasi dari RB dan SAKIP pada tahun 2021 secara nasional menunjukkan tendensi hasil yang positif. Kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada pemerintahan kabupaten/kota yang melakukan perbaikan sehingga mendapatkan peringkat nilai SAKIP B, BB, dan A," tambahnya. Sedangkan pemerintah provinsi kabupaten/kota yang mendapat nilai C dan CC, menurut Rini Widyantini, gubernur, bupati, dan Wali Kota agar meningkatkan komitmen dan fokus pada kinerja yang memberikan manfaat serta dampak signifikan, juga fokus pada upaya perubahan konkret dalam pelaksanaan reformasi birokrasi," pungkasnya. Diketahui, sejak tahun 2014, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi kepada seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Rangkaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) dilakukan setiap tahunnya melalui Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan. Tujuan dari evaluasi tidak lain, memastikan kemajuan implementasi SAKIP dan RB serta memberikan saran perbaikan bagi seluruh kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota. Sesuai laporan yang disampaikan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Erwan Agus Purwanto, pada tahun 2021 evaluasi telah dilakukan terhadap 79 kementerian/ lembaga, 34 pemerintah provinsi (SAKIP/RB), serta 494 kabupaten/kota (SAKIP) dan 441 kabupaten/kota (RB) dengan total unit sebagai sampel evaluasi mencapai 22.000 unit. Hasil evaluasi, terjadi peningkatan rata-rata nilai SAKIP yaitu pada tingkat kementerian/lembaga menjadi 71,30 dari sebelumnya 70,75. Pada pemerintah provinsi menjadi 70,88 dari sebelumnya 70,02. Pada pemerintah Kabupaten Kota menjadi 61,60 dari sebelumnya 60,68. Peningkatan rata-rata nilai tersebut antara lain disebabkan oleh kenaikan predikat pada 21 instansi pemerintah dengan rincian 16 pemerintah kabupaten/kota dan satu pemprov naik ke predikat B, 1 pemerintah kabupaten dan 1 pemerintah provinsi naik ke predikat BB, serta 1 pemerintah Kabupaten dan 1 pemerintah provinsi naik ke predikat A. Penilaian RB, partisipasi pemerintah daerah untuk melaksanakan RB semakin meningkat yang ditandai dengan penambahan 50 Pemerintah kabupaten/kota yang menyampaikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) meskipun masih mendapatkan nilai yang relatif rendah. Di sisi rata-rata nilai nasional, terjadi peningkatan baik pada tingkat kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota, dengan rincian 75,65 dari sebelumnya 74,93 untuk kementerian/lembaga, 65, 63 dari sebelumnya 64,28 untuk pemerintah provinsi, serta 64,44 dari sebelumnya 53,85 untuk pemerintah kabupaten/kota. Adapun untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, penilaian terhadap Pemprov. Babel dengan nilai BB (SAKIP) dan B (RB), Kabupaten Bangka BB (SAKIP) dan B (RB), Bangka Barat B (SAKIP) dan C (RB), Bangka Selatan B (SAKIP) dan B (RB), Bangka Tengah BB (SAKIP) dan B (RB), Belitung B (SAKIP) dan CC (RB), Belitung Timur B (SAKIP) dan CC (RB), dan Kota Pangkalpinang B (SAKIP) dan B (RB). Lebih lanjut, untuk Laporan Hasil Evaluasi (LHE) akan diunggah secara bertahap melalui e-SAKIP Reviu pada laman esr.menpan.go.id.Sumber: Dinas Kominfo Penulis: Dini Fotografer: Iyas Zi Editor: Lisia Ayu Sumber link berita https://babelprov.go.id/pemprov-babel-hadiri-virtual-penghargaan-sakip-dan-rb-award-2021