Kabar Terkini Bangka Belitung

Informasi terbaru seputar pemerintahan, pembangunan, dan layanan publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA
4 Mar 2026

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA

Sesuai dengan surat edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 09 Tahun 2022 tentang PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA, sebagai berikut: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 6 huruf a dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, kami mengimbau hal-hal sebagai berikut: 1. Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiositas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi khususnya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial, dan mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku; 2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) atau perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana; 3. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi; 4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi; 5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK; 6. Pimpinan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan; 7. Pimpinan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada para Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungannya; 8. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dan Perusahaan/Korporasi dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya atau penanganan pandemi COVID-19, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi; 9. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada Anggota Asosiasi/Pegawai/Masyarakat di lingkungannya untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara diharapkan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang; 10. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan https://gratifikasi.kpk.qo.id atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan https://gol.kpk.go.id, surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id, atau alamat pos KPK; 11. Informasi lebih lanjut terkait program pencegahan korupsi dalam penanganan COVID-19 atau pelayanan publik lainnya dapat diakses melalui Aplikasi JAGA yang dapat diunduh di Google Play Store dan Apple App Store, serta laman www.jaga.id. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. SE-No-09-Tahun-2022-Pengendalian-Gratifikasi-Terkait-Hari-RayaDownload

Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berbagi
4 Mar 2026

Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berbagi

Sedekah merupakan salah satu perwujudan syukur atas karunia Allah SWT yang telah diberikan kepada kita. Bahkan disebutkan pintu surga terbuka bagi orang-orang ikhlas yang memberikan hartanya di jalan Allah maupun kepada sesama yang tengah dalam kesusahan.Rasulullah SAW bersabda,"Barangsiapa membelanjakan dua harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga: 'Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan.' Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan salat, ia akan dipanggil dari pintu salat, yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad, jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah akan dipanggil dari pintu sedekah." (HR. Bukhari dan Muslim) Sebagai wujud rasa syukur atas rezeki dibulan Ramadhan yang penuh berkah dan rahmat dari Allah SWT. Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbagi rezeki dengan memberikan paket bingkisan ramadhan kepada masyarakat yang membutuhkan khususnya di wilayah Kelurahan Air Itam Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada hari Selasa, 19 April 2022.Melansir dari Majalah Al-Azhar edisi 310, Ketua YPI Al Azhar Dr. K.H. Shobahussurur Syamsi, M.A menjelaskan beberapa kedahsyatan bersedekah di bulan suci Ramadan:1. Mendapatkan pahala orang berpuasaBersedekah saat bulan Ramadan bisa dilakukan dengan memberi makan orang berbuka. Ganjaran pahala yang akan didapatkan yaitu setara dengan pahala orang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya sendiri.Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:"Barangsiapa yang memberi buka orang yang puasa akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya sedikitpun." (HR. Tirmidzi no. 807.)2. Hal yang diutamakan saat bulan RamadanLalu keutamaan bersedekah yang kedua merupakan salah satu hal yang diutamakan saat bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda:"Sedekah yang paling afdhal adalah yang diberikan di bulan Ramadhan." (HR Tirmidzi) 3. Mendapatkan pahala yang berlipat gandaSedekah merupakan salah satu amalan sunah dan suatu kebaikan. Dengan bersedekah khususnya di bulan Ramadan, Allah SWT menjanjikan pahala yang berlipat ganda."Barang siapa yang pada bulan itu mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu kebaikan, nilainya seperti orang yang melakukan perbuatan yang diwajibkan pada bulan lainnya. Dan, barang siapa yang melakukan suatu kewajiban pada bulan itu, nilainya sama dengan 70 kali lipat dari kewajiban yang dilakukannya pada bulan lainnya. Keutamaan sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan." (HR. Bukhari-Muslim).4. Dibebaskan dari siksa kuburKeutamaan bersedekah lainnya adalah dibebaskan dari siksa kubur. Dengan bersedekah, niscaya kita akan selamat dari api kubur.Nabi Muhammad SAW bersabda terkait hal ini, "Sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur." (HR. Thabrani)5. Pahala sedekah terus berkembang dan membesar"Sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanan-Nya. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian, sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda. Sampai sampai sedekah yang hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhud" (HR. At-Tirmidzi 662) Itulah beberapa keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan semangat untuk berbagi kepada sesama demi mendapat kebaikan yang berlimpah di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita semua selalu memdapatkan rahmat dari Allah SWT dan mendapatkan kemenangan di bulan mulia ini.

Perkuat Komitmen, BPKP dan Seluruh Inspektorat Targetkan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP
4 Mar 2026

Perkuat Komitmen, BPKP dan Seluruh Inspektorat Targetkan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP

PANGKALPINANG. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan dengan tema “Sinergi Pengawasan APIP Mewujudkan Pemerintah Daerah Akuntabel”. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Faeshol Cahyo Nugroho dan dihadiri oleh Inspektur Provinsi Susanto dan Inspektur Kabupaten/Kota yang didampingi oleh para Inspektu Pembantu serta Koordinator Pengawas di Lingkungan Kantor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan tersebut Faeshol Cahyo menyampaikan Arahan Presiden terkait peran BPKP dan APIP; Akuntabilitas di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang masih perlu ditingkatkan khususnya Level Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP; Profil Assurance dan Consulting; Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Pemda, dan Desa; Profil Pengelolaan Keuangan Desa; Permasalahan BUMD, BLUD, dan BUMDesa; dan Sinergitas Pengawasan Keinvestigasian. Pada sesi selanjutnya, Para Inspektur menyampaikan sharing terkait upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintah daerah dan kendala-kendala yang dijumpai. Pada kesempatan tersebut Susanto menyampaikan beberapa hal terkait dengan keberhasilan yang telah dicapai dalam hal mengelola akuntabilitas di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diantara selama 4 tahun berturut-turut laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), nilai SAKIP BB, Kapabilitas APIP pada level 3. Susanto juga menyampaikan upaya-upaya yang sedang dan akan dilakukan dalam meningkatkan akuntabilas pengeloaan keuangan dan aset diantara pada tahun 2021 Inspektorat telah melaunching aplikasi SIMENTARI yaitu aplikasi online Sistem Informasi Monitoring Manajemen Risiko Terintegrasi, Aplikasi WBS, Pelaporan Benturan Kepentingan, Pelaporan Pelanggaran Kode Etik, e_Konsultasi, dan Aplikasi Pelaporan Gratifikasi yang dapat diakses di https://inspektorat.babelprov.go.id/ Dalam rakor telah disepakati program“Serumpun Sebalai BerKAh”atau “Serumpun Sebalai Berbagi Kapabilitas APIP Daerah”. Program ini terdiri atas kesepakatan untuk menyelenggarakan Rakor Pengawasan dua kali dalam satu tahun dan kegiatan PKS/PPM dua kali dalam sebulan dengan tema diusulkan bersama sesuai kebutuhan semua Inspektorat, termasuk terkait Perusda dengan peserta dan penyaji dari BPKP dan Inspektorat. Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan Komitmen bersama Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah Daerah dengan Level 3 pada Maturitas SPIP, MRI, IEPK, dan Kapabilitas APIP oleh Kepala Perwakilan BPKP Babel dan seluruh Inspektur di Wilayah Babel.

Inspektorat Dorong Penguatan SPIP Terintegrasi di Lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4 Mar 2026

Inspektorat Dorong Penguatan SPIP Terintegrasi di Lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

https://www.youtube.com/watch?v=Cfnsji_OEwk&t=967s PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong penguatan dan maturasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2022, melalui kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Tim yang dipimpin oleh Mohammad Riyad. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Susanto menjelaskan, sosialisasi SPIP Terintegrasi tersebut bertujuan untuk menentukan tingkat maturitas (kematangan) penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. "Penyelenggaraan SPIP itu sendiri didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan juga Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Managemen Resiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," kata Susanto pada kegiatan sosialisasi SPIP Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2022, secara daring menggunakan aplikasi Zoom, Selasa(26/04/2022). Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Acara ini dibuka oleh Inspektur dan diikuti oleh Pimpinan dari masing-masing Perangkat Daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan sosialisasi ini diadakan selama 10 hari yakni 14 -28 April 2022. SPIP merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penyelenggaraan SPIP dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern merupakan sesuatu yang melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, serta dapat melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.    "Untuk narasumber dalam kegiatan ini, kami bekerjasama dengan unsur BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan sosialisasi ini didasari atas adanya perubahan bentuk penilaian SPIP, dari SPIP yang dulunya hanya menilai tingkat maturitas, lalu diintegrasikan dengan aspek lainnya," ucap Susanto. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili Arinal menyebutkan, untuk SPIP Terintegrasi meliputi 4 (empat) macam penilaian, yaitu penilaian terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko Indeks (MRI), penilaian Kapabilitas APIP (PK APIP), penilaian tingkat kematangan pelaksanaan SPIP itu sendiri (Maturitas SPIP), dan penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). “SPIP merupakan alat bagi pemerintah yang ditanamkan secara terintegrasi pada seluruh elemen struktur organisasi untuk menjamin tercapainya efektivitas dan efisiensi. Melalui prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas manajemen risiko, dan pengendalian korupsi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan,” ujarnya Silahkan download file presentasi SPIP Terintegrasi Overview-SPIP-TerintegrasiDownload

Pemprov Babel Raih WTP 5 Kali Berturut-turut
4 Mar 2026

Pemprov Babel Raih WTP 5 Kali Berturut-turut

PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah. Ini merupakan raihan WTP ke-5 yang diterima Pemprov Babel sejak 2017 hingga 2021. Opini WTP itu disampaikan langsung oleh  Plt Kepala BPK RI Arman Syifa, dalam acara Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun Anggaran (TA) 2021, di Ruang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Babel, Rabu (8/6/2022).  Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Ridwan Djamaluddin, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas opini WTP yang diraih Pemprov Babel untuk kali kelima ini.  Menurutnya, yang terpenting dari pokok pertanggungjawaban keuangan merupakan upaya konkret, dan niat baik Pemprov Babel dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. "Tentunya dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kepatutan dalam mengalokasikan anggaran daerah secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab, sehingga hasilnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat," ungkapnya.  Pj Gubernur Ridwan Djamaluddin mengatakan, prestasi ini diharapkan jadi momentum Pemprov Babel untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemprov Babel. Dirinya pada kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang telah melaksanakan audit terhadap laporan keuangan TA 2021.  "LHP yang diserahkan pada hari ini akan kami tindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku, sehingga pada tahun-tahun yang akan datang temuan-temuan tersebut tidak terulang, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah juga akan lebih meningkat dari sekarang," tuturnya.  Ia menyadari, dalam pengelolaan keuangan daerah memang memerlukan proses yang tidak mudah dan perlu dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Dengan adanya LHP yang diserahkan oleh BPK RI, ia berharap dapat menjadi salah satu bahan bagi DPRD Babel dalam membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2021.  "Untuk itulah pada kesempatan ini kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya seandainya dalam laporan keuangan tahun anggaran 2021 tersebut masih terdapat kekurangan-kekurangan," ungkapnya.  Sementara itu, Ketua DPRD Babel Herman Suhadi, mengapresiasi opini WTP yang diraih Pemprov Babel. Prestasi itu dikatakannya sebagai upaya bersama dalam mewujudkan peningkatan kinerja akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan daerah. Ia juga berpesan untuk tetap bekerja lebih keras lagi, karena opini ini harus terus menerus dipertahankan sebagai pertanggungjawaban moral pada konstitusi, juga terhadap rakyat.  "Dan kita semakin dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas kompetensi, dan kinerja dalam semangat kebersamaan," katanya. Penulis : Budi  Sumber : Dinas Kominfo  Editor : Rangga  Fotografer : Saktio

Pemprov Kep Babel Berhasil Menindaklanjuti 89,6% Rekomendasi LHP BPK
4 Mar 2026

Pemprov Kep Babel Berhasil Menindaklanjuti 89,6% Rekomendasi LHP BPK

PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov. Kep. Babel) berhasil menindaklanjuti 89,6% hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Tahun Anggaran (TA) 2021. Angka tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 32,6% jika dibandingkan pada tahun 2018 yaitu hanya sebesar 57%. Capaian ini disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Babel Ridwan Djamaluddin pada Rapat Paripurna Rekomendasi Tindak Lanjut LHP BPK TA 2021 di Ruang Paripurna DPRD Babel, Senin (20/6/2022). Dengan pencapaian tersebut, dirinya menyimpulkan bahwa tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI secara substansi sudah sangat optimal, baik didalam pengembalian uang ke negara/daerah maupun tingkat pelaksanaan rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan dan kepatuhan. "Namun dengan capaian tersebut masih banyak yang harus dibenahi terutama dalam menindaklanjuti temuan yang bersifat kerugian daerah, rekomendasi yang berulang dan rekomendasi yang tidak bisa ditindaklanjuti," ungkapnya. Dihadapan para Anggota DPRD Babel, Pj. Gubernur Ridwan mengatakan ia bersama jajarannya tetap berkomitmen untuk mengevaluasi persoalan-persoalan, baik langsung maupun tidak langsung yang berpengaruh pada kinerja pemerintahan. Menurutnya, tindak lanjut hasil pengawasan merupakan bagian terpenting dari proses pembinaan dan pengawasan. Oleh karena itu, ia berharap adanya peran aktif dari masing-masing perangkat daerah untuk mengupayakan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sehingga tidak akan menjadi masalah dan beban dalam pemutakhiran data berikutnya. "Termasuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja, sejak perencanaan hingga implementasi dan evaluasinya, serta mendorong penguatan dan mengawal pengendalian internal di lingkungan Pemprovinsi Kepulauan Bangka Belitung," tuturnya. "Serta perlu adanya sikap kehati-hatian dalam melaksanakan tanggungjawab agar terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela yang dapat merugikan diri sendiri maupun institusi," tambahnya lagi. Dari hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang disampaikan, Pj Gubernur Ridwan menyampaikan rencana aksi tindak lanjut terhadap LHP BPK Tahun Anggaran 2021 tersebut. Pertama, terkait temuan laporan keuangan dan sistem pengendalian intern di beberapa Perangkat Daerah, pihaknya telah memberikan teguran ke masing-masing perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK RI tersebut. Kedua, terkait rekomendasi laporan hasil pemeriksaan kinerja upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan TA 2021 pada Pemprov Babel, pihaknya juga akan segera menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, sehingga upaya dalam menanggulangi kemiskinan yang dilakukan telah efektif dan dapat memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat. "Tidak perlu menunggu selama 60 hari kerja, tetapi secepatnya ditindaklanjuti, baik temuan yang bersifat administratif maupun yang menyangkut pengembalian uang ke kas daerah. Saya ingatkan, agar benar-benar diperhatikan batas waktu penyelesaian tindak lanjut tersebut," tutupnya. Penulis : Budi  Sumber : Dinas Kominfo  Fotografer : Saktio Editor : Nona DP 

Penanganan Benturan Kepentingan
4 Mar 2026

Penanganan Benturan Kepentingan

Kegiatan : Terdapat penanganan benturan kepentingan;Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan;Dilakukan evaluasi penanganan benturan kepentingan;Hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti. Jenis Dokumen/Bukti Dukung : Peraturan tentang penanganan benturan kepentingan;Laporan monev penanganan benturan kepentingan;Monev sudah ditindaklanjuti. Jadwal dan Penanggung Jawab :

Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan
4 Mar 2026

Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan

    PANGKALPINANG - Guna mengawal program strategis pembangunan daerah di Bangka Belitung,Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman bangun sinergi dan kolaborasi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), baik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat, maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Aparat Penegak Hukum (APH). Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Kepulauan Babel Tahun 2021 pada Selasa (6/4/2021), di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Babel. "Kolaborasi pihak-pihak tersebut akan membangun perspektif yang lebih komprehensif dalam pengawalan akuntabilitas, efektivitas kegiatan, serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan," terang Gubernur Erzaldi saat memberikan sambutannya. Orang nomor satu di Babel ini mengatakan Pemprov. Babel sebelumnya telah meminta pendampingan pada program pengembangan perkebunan, khusus pengembangan lada sejak tahun 2018. Dan sektor pariwisata, telah dilakukan pendampingan sejak tahun 2019. Dalam hal ini, BPKP telah melakukan pemeriksaan  secara khusus.  Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Sally Salamah menjelaskan kolaborasi diawali dengan perancangan tahapan pengawasan, mulai dari analisis isu strategis dan identifikasi risiko pembangunan nasional maupun daerah, penentuan rencana pengawasan tematik, desain pengawasan dan rencana aksi pengawasan, serta implementasi rencana pengawasan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan tata kelola yang baik. “Kolaborasi BPKP dan APIP Daerah dalam mengawal pembangunan pariwisata dan peningkatan ruang fiskal daerah merupakan strategi kunci, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Dalam kegiatan ini juga dilakukan diskusi panel yang menghadirkan narasumber dari KPK RI, Kepala Perwakilan BPKP Babel, Inspektur IV Itjen Kementerian Dalam Negeri, dan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Inspektur Babel sebagai moderator. Dilanjutkan dengan pengukuhan Dewan Pengurus Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Wilayah Babel serta penandatanganan komitmen bersama terkait rencana aksi pengawasan di wilayah Babel.  Turut hadir dalam acara, Wakil Ketua DPRD Babel beserta anggota, Bupati/Walikota se-Babel, dan Sekda se-Babel.

Halal bi halal pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4 Mar 2026

Halal bi halal pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PANGKALPINANG - Pada hari Senin tanggal 12 April 2021, warga Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Halal bi halal di Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1440 H. Acara yang dihadiri oleh seluruh pegawai Inspektorat Daerah dibuka oleh Inspektur Bapak Susanto, SE., Ak., CA., MM, selanjutnya tausyiah singkat dan doa yang disampaikan oleh Bapak Sumanjaya, SE., M.Ak. Acara ditutup dengan salam-salaman saling bermaaf-maafan antar semua unsur mulai dari pimpinan hingga tenaga honorer Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya dilanjutkan dengan santap siang bersama. Keluarga Besar Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengucapkan "Marhaban Yaa Ramadhan Selamat Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1442 H, Semoga Amal Ibadah Kita diterima oleh Allah SWT".