Kabar Terkini Bangka Belitung

Informasi terbaru seputar pemerintahan, pembangunan, dan layanan publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Idul Adha  Tahun 2020, Inspektorat Daerah  Kurban 2 Sapi dan 2 Kambing
4 Mar 2026

Idul Adha Tahun 2020, Inspektorat Daerah Kurban 2 Sapi dan 2 Kambing

Pangkalpinang â€“ Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  mengurbankan sapi dan kambing pada Idul Adha tahun ini. Selain mengurbankan, Inspektorat juga menggelar penyembelihan hewan kurban tersebut. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Susanto, SE., Ak., CA., MM menyebut prosesi penyembelihan hewan kurban dilakukan sejak Senin (03/8/2020) pagi pukul 07.00 WIB. Penyembelihan dilaksanakan di Halaman Belakang Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Inspektur mengatakan makna kurban adalah pendekatan diri kepada Allah SWT yang dilaksanakan melalui pemotongan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha, mengorbankan keinginan-keinginan yang lain untuk kepentingan bersama (kebersamaan) serta dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT "Tujuannya untuk meningkatkan tali persaudaraan dengan sesama, di mana orang yang tidak mampu juga dapat menikmati daging walau hanya setahun sekali, pada saat Idul Adha, Mudah2an  dari kegiatan ini di Inspektorat Daerah bisa ditingkatkan lagidi tahun-tahun yang akan datang " jelasnya. Dan Inspektur berharap kepada teman-teman yang belum melakukan ibadah kurban, bisa berkurban untuk melakukannya di kantor Inspektorat Daerah.

Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas pada Inspektorat Daerah
4 Mar 2026

Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas pada Inspektorat Daerah

PANGKALPINANG - Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 bertempat di gedung kantor Inspektorat Daerah melaksanakan deklarasi untuk membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Acara tersebut dihadiri oleh Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Susanto, S.E, Ak,CA.M.M, Sekretaris beserta para Inspektur Pembantu Bidang  dan Perwakilan dari BKPSDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dra. Supartiningsih S, M.Pd beserta rombongan serta seluruh Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam sambutan Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Susanto, S.E, Ak,CA.M.M menyampaikan bahwa deklarasi Zona Integritas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melayani masyarakat dalam hal pengawasan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Deklarasi tersebut diucapkan secara bersama oleh seluruh pimpinan dan pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kemudian naskah deklarasi tersebut ditanda tangani oleh Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Perwakilan dari BKPSDM sebagai saksi beserta seluruh Pegawai Inspektorat Daerah. Dilanjutkan dengan penandatanganan Spanduk Komitmen seluruh pegawai.

Pertemuan Rutin Arisan Dharma Wanita Persatuan Inspektorat Daerah
4 Mar 2026

Pertemuan Rutin Arisan Dharma Wanita Persatuan Inspektorat Daerah

PANGKALPINANG - Bertempat di Aula Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, paguyuban ibu-ibu yang tergabung dalam Dharma Wanita Persatuan (DWP) Inspektorat Daerah mengadakan pertemuan rutin sekaligus arisan, Jumat tanggal 25 September 2020. Arisan ini dihadiri oleh istri pegawai dan juga karyawati yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pertemuan tersebut diawali dengan sambutan oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ibu Siti Thaibah Susanto. Dalam sambutannya, beliau mengingatkan bahwa tujuan utama dari pendirian Dharma Wanita adalah meningkatkan kualitas sumber daya anggota keluarga PNS untuk mencapai kesejahteraan nasional. Usai sambutan Ketua Dharma Wanita Persatuan, acara pun dimulai dengan arisan Bulanan dan pembahasan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)  Dharma Wanita Persatuan (DWP) Unit Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Setelah itu dilanjutkan dengan Paparan Kesehatan dari Ananda dr. Dessy Karina Nur Asih Susanto terkait Info Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19. Setelah diadakan arisan,pertemuan kali ini dilanjutkan Acara Ramah Tamah dan ditutup dengan doa. (Rilis/Foto/Editor: saprul/sekretaris)

Sosialisasi SPIP Unsur Penilaian Risiko, Launching Klinik Konsultasi dan Helpdesk Online Pemetaan Risiko
4 Mar 2026

Sosialisasi SPIP Unsur Penilaian Risiko, Launching Klinik Konsultasi dan Helpdesk Online Pemetaan Risiko

PANGKALPINANG - Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Drs. H. Abdul Fatah, M.Si.  membuka secara resmi acara Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Unsur Penilaian Risiko, Launching Klinik Konsultasi dan Helpdesk Online Pemetaan Risiko bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Selasa (29/9) bertempat di Ruang Rapat Pasir Padi Lantai 3, Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Hadir pada acara tersebut Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Susanto, S.E, Ak,CA.M.M, Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, para Kepala OPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau yang mewakili dan seluruh peserta sosialisasi. Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung  dalam sambutannya mengatakan bahwa sosialisasi ini dilaksanakan untuk menciptakan budaya Sadar Risiko bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan program dan kegiatan pada perangkat daerah. Salah satu unsur yang memegang peranan penting adalah komitmen atas keterlibatan pimpinan pada perangkat daerah dalam mengawasi implementasi manajemen risiko dari saat perumusan hingga penanganannya. Beliau juga meyakini bahwa dengan adanya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mulai dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern, tahun ini atau tahun depan maturitas SPIP level 3 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan diraih. Selanjutnya acara dilanjutkan paparan Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Susanto, S.E, Ak,CA.M.M, menjelaskan, kegiatan sosialisasi SPIP unsur penilaian risiko ini dilaksanakan dengan harapan agar masing-masing perangkat daerah mempunyai budaya sadar risiko, yaitu mampu melakukan identifikasi, analisis, dan memprioritaskan risiko yang terkandung dalam program dan kegiatan pokok serta melakukan perbaikan terhadap risiko tersebut. Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga siap membantu mendampingi, melalui Klinik Konsultasi dan Helpdesk Online Pemetaan Risiko bagi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung . Selain Narasumber diatas, para peserta juga mendapat penjelasan materi dari Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disampaikan oleh Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, R. Agus Prasetyo Budi, Ak, MM, CRMP dan Auditor Madya, Edi Santoso, Ak, CRMP.

Perjanjian Kerjasama Pengamanan Pembangunan Strategis
4 Mar 2026

Perjanjian Kerjasama Pengamanan Pembangunan Strategis

PANGKALPINANG - Dalam rangka mendukung program pemerintah dalam pembangunan strategis di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dilaksanakan Perjanjian Kerjasama  mengenai Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) di Aula Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung pada hari Kamis (15/10). Penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung yang ditandatangani oleh Susanto, S.E., Ak.CA., M.M., selaku Inspektur Daerah Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka dan Johnny William Pardede, S.H., M.H., selaku Asisten Intelijen Kejaksaaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini bertindak untuk atas nama Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan untuk mengoptimalkan koordinasi dalam pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis oleh PPS Kejaksaaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.  

Penandatangan Nota Kesepakatan Gubernur dengan Kepala Perwakilan BPKP Babel
4 Mar 2026

Penandatangan Nota Kesepakatan Gubernur dengan Kepala Perwakilan BPKP Babel

PANGKALPINANG – Dalam rangka memperkuat pengawasan terhadap pemerintah daerah, serta sebagai wujud sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman melakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Babel, Ikhwan Mulyawan, di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (2/12/2020). Penandatanganan nota kesepakatan terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah ini, juga dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dan disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muh. Tito Karnavian didampingi Kepala BPKP Pusat, Muh. Yusuf Ateh, secara virtual melalui aplikasi zoom meeting. Kegiatan ini, diikuti oleh Gubernur Erzaldi, Kepala BPKP dan inspektur provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian dalam arahannya menyampaikan, kegiatan ini, merupakan tindak lanjut dari MoU yang telah dibuat pada September lalu. Menurut Mendagri, BPKP sebagai pemeriksa internal pemerintah menjadi penting dalam rangka mengawal untuk melakukan pengawasan dan pendampingan  pemerintahan di daerah, karena tidak semua pemerintah di daerah memiliki kapabilitas yang cukup dalam sisi program dan anggaran. Mendagri Tito Karnavian juga mengingatkan kepada kepala daerah, selain kewajiban protokol kesehatan melalui 3M, daerah juga harus merencanakan pelaksanaan program vaksinasi. Kepala BPKP Pusat, Muh. Yusuf Ateh dalam sambutannya menyampaikan, urgensi saat ini adalah percepatan pelaksanaan kegiatan pencegahan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), khususnya di daerah. Belanja pemerintah daerah menjadi penggerak utama roda perekonomian di masa pandemi ini. Usai menandatangani nota kesepakatan dan mendengarkan arahan Kemendagri RI, Gubernur Erzaldi menyampaikan, untuk menindaklanjuti hal ini pihaknya bersama pemerintah kabupaten/kota serta instansi vertikal se-Babel akan melakukan rapat koordinasi untuk membuat kesepakatan dalam rangka akselerasi yang dimaksud. Pemerintah kabupaten dan kota juga diharapkan sudah membuat action plan dari kegiatan tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di awal kwartal 2021 melalui kerja keras dan sinergisitas, salah satunya melalui upaya peningkatan stabilitas di sektor pertambangan dan pembangunan khususnya di sektor perikanan dan kelautan dengan selesainya pembangunan dermaga dan pelabuhan untuk meningkatkan daya saing.

Kunjungan Studi Tiru Inspektorat Daerah Provinsi Jambi di Inspektorat Daerah Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung
4 Mar 2026

Kunjungan Studi Tiru Inspektorat Daerah Provinsi Jambi di Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PANGKALPINANG - Inspektorat Daerah Provinsi Jambi melakukan kunjungan ke Inspektorat Daerah Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka Studi Tiru dan Koordinasi terkait Klinik Konsultasi dan Helpdesk Pemetaan Resiko. Rombongan dipimpin oleh Plt. Inspektur Provinsi Jambi, Ferdiansyah, S.STP, M.A . Rombongan diterima oleh Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Susanto, SE., Ak.CA, M.M beserta Pejabat Struktural di Inspektorat Daerah Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung Kegiatan diawali dengan ucapan selamat datang  dan sambutan dari Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dilanjutkan oleh Inspektur Provinsi Jambi dengan menyampaikan maksud dan tujuan melakukan kunjungan ke Inspektorat Daerah Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung dan tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta jajarannya. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya Inspektorat Daerah Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung, Imam Kusnadi, S.E, M.AB terkait pelaksanaan Klinik Konsultasi dan Helpdesk Pemetaan Resiko.

KPK Tetapkan Babel dan Gorontalo Sebagai LHKPN Terbaik 2020
4 Mar 2026

KPK Tetapkan Babel dan Gorontalo Sebagai LHKPN Terbaik 2020

JAKARTA - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bawah kepemimpinan Gubernur Babel, Erzaldi Rosman kembali mendulang prestasi di akhir tahun. Pada Rabu (16/12), Pemprov Babel bersama Pemprov. Gorontalo ditetapkan sebagai Instansi Dengan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Terbaik 2020 oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.  Penghargaan ini diterima langsung oleh Gubernur Erzaldi saat menghadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2020 dengan tema "Membangun Kesadaran Seluruh Elemen Bangsa dengan Budaya Antikorupsi" di Gedung Merah Putih Penunjang Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan, Jakarta.  Penghargaan LHKPN merupakan penghargaan untuk instansi dan lembaga yang secara rutin melaporkan kekayaannya ke KPK. Pemberian ini didasarkan pada beberapa kriteria penilaian yaitu jumlah total wajib lapor, tingkat kepatuhan pelaporan, ketepatan waktu pelaporan, dan jumlah wajib lapor online.  Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus dihadapi dengan cara luar biasa dan juga memberikan dampak yang luar biasa, tidak hanya kepada daerah namun juga masyarakat.  Ini menjadi bukti bahwa, manajemen kepemimpinan dalam pengawasan Gubernur Erzaldi tidak main-main karena, selain bukti pelaporan yang disiplin dan jujur, ini juga menunjukkan bahwa tingkat integritas pejabat dalam Pemprov. Babel sangat tinggi dan tingkat korupsi di Babel sangatlah rendah.  "Kita bersyukur dan berterima kasih kepada KPK yang telah memberi apresiasi kepada kita. Ini akan terus menyemangati kita bersama kawan-kawan jajaran Pemprov. Babel untuk terus berjuang dan bersemangat melawan korupsi," ungkap Gubernur Erzaldi.  Gubernur Erzaldi yakin dengan manajemen dan sistem yang baik dapat mendorong berbagai pihak untuk dapat bertindak dengan baik dan sesuai aturan.  Kegiatan yang dibuka Presiden RI, Joko Widodo ini diadakan secara daring untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Ini juga menjadi upaya KPK untuk terus mengajak seluruh elemen bangsa untuk membangun budaya antikorupsi karena itu, kegiatan ini secara aktif melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari kementerian hingga masyarakat sipil.